Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Suhunan Situmorang - Kami tidak rela uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan

 Kepekaan, Etika, Rasa Malu

Saudara-saudara sebangsa, senegara, sekampung, juga teman se-huria.
Tahukah apa akibat bila kekuasaan, jabatan, tidak disertai kepekaan, etika, kepatutan, atau bila tak memiliki rasa malu?
Orang-orang yg sedang menduduki suatu jabatan/kekuasaan, bisa sesuka mereka berbuat; bisa membangun pola dinasti seperti kerajaan warisan kakek atau ompung mereka. Tak peka atas persoalan yg tengah dihadapi masyarakat, pokoknya mereka senang, diuntungkan, masa bodoh.
Orang-orang yg berkuasa (termasuk di lembaga gereja), bisa memanfaatkan posisi atau jabatan untuk meraup benefit belaka. Abai tugas utama dan jadi rakus, padahal gereja bukan institusi bisnis!
Nah, ini satu contoh nyata (bila) pejabat, wakil rakyat, hanya berorientasi uang dan privilese belaka. Seolah tak sedikit pun memiliki kepekaan dan rasa malu. Mereka rancang dan usulkan income mereka Rp 800 juta lebih per bulan, di tengah ancaman krisis yg dialami negara dan masyarakat akibat wabah Covid-19.
Berita ini jadi viral dan menuai protes dari banyak kalangan. Aku pun ikut diminta ikut menandatangani petisi penolakan--sebagai warga DKI.
Jadi, pahamilah, betapa penting etika dan rasa malu dimiliki. Jangan hanya berdalih: aturan hukum atau organisasi tidak melarang. Etika dan sensitivitas serta rasa malu malah bisa lebih ampuh mengendalikan perilaku seseorang.
Jangan pula anggap kritik itu tak penting. Kekuasaan, jabatan, harus dikontrol, diingatkan bila salah, agar yg memilikinya tidak semena-mena, bebal, yg bisa merugikan rakyat atau anggota suatu komunitas/organisasi seperti gereja.
Mulailah membiasakan pikiran kritis dalam pelbagai hal agar setiap orang (apalagi yg tengah memangku jabatan/posisi atau kekuasaan) memiliki kepekaan dan rasa malu, paham etika dan ketidakpatutan.
Jangan pula bilang pikiran kritis itu ungkapan sirik atau kebencian. Sepanjang ada argumen dan alasan kuat (nalar), pikiran kritis amat diperlukan agar pejabat negara, wakil rakyat, petinggi institusi keagamaan, dll, tidak sesuka mereka berbuat.
Pernyataan di bawah ini sedang viral, intinya ialah mengenai ketidakpekaan dan ketidakpedulian wakil rakyat DKI Jakarta atas persoalan yg tengah dialami masyarakat Jakarta, terutama yg terimbas dampak pandemi Virus Corona.


Kami Tidak Rela !!!
Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan.
Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi -- kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi -- para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp 700 juta per bulan. Angka yang tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini.
APBD adalah uang rakyat, hak kami. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat kami. Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan.
Atas dasar itu, kami menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan. Itu uang kami, uang rakyat. Jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri.

Parpining
Parpining Sanggam Situmorang

Post a Comment for "Suhunan Situmorang - Kami tidak rela uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan"