Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sikap Presiden Jokowi terhadap intoleransi lemah?

 

(sumber:google)

Bila Kian Banyak Kecewa Jokowi


Di Newsfeed berbagai media sosial, cukup banyak eks pendukung Jokowi meluapkan kekecewaan karena absennya beliau (sebagai kepala negara) saat terjadi kasus-kasus intoleransi. Juga dalam komentar-komentar netizens di berbagai situs berita. Saya termasuk yg kecewa juga.


Tetapi bila mau objektif menilai, sebenarnya belum ada kepala negara (era Reformasi) yg berani menindak tegas pelaku provokasi dan kaum bigot yg mengabaikan hak-hak konstitusional warga (seperti kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan), malah terkesan membiarkan. 


Di masa Orde Baru, rezim memang acap bertindak keras ke pelaku atau tokoh agama yg dianggap radikal, namun motifnya lebih ke pengamanan kekuasaan Soeharto dan sistem pemerintahan totaliter yg dia bangun. Bukan dalam upaya menjaga hak-hak warga yg tergolong azasi. Soeharto pun dituduh sengaja memainkan politik identitas dan sektarian untuk melemahkan kekuatan sipil, sekaligus melakukan represi bagi yg bersuara kritis ke pemerintahan. 


Di masa Orba, seruan "Persatuan dan Kesatuan" yg digaungkan melalui media-media publik yg dikontrol pemerintah seperti RRI dan TVRI, lebih sebagai bahan indoktrinasi untuk meminimalkan suara kritis dan meredam tuntutan para pendukung gerakan separatis. Bukan suatu ide yg sungguh diperlukan demi membangun keutuhan masyarakat yg beraneka budaya, agama, bahasa, juga letak geografis yg jauh berserak di halaman Nusantara nan luas. 


Jargon "NKRI harga mati" pun muncul dari doktrin politik Orba yg cenderung totaliter dan represif. Bukan suatu pernyataan yg muncul atas kesadaran bersama sebagai nasion yg amat majemuk dan rentan retak. 


Jargon tsb amat kuat diinternalisasikan di lingkungan TNI-ABRI (termasuk kepolisian yg masa pra Reformasi disebut 'angkatan keempat'). Di jajaran PNS (pegawai negeri sipil) tidak cukup mendalam ditanamkan walau doktrin Korpri paralel dng doktrin yg dikembangkan pemerintah. 


Rezim Orba giat menyebarkan paham "Persatuan dan Kesatuan," "NKRI harga mati," juga indoktrinisasi melalui penataran-penataran P4,  tetapi tak cukup berhasil karena totaliterisme dan bahkan mengarah ke fasisme, kian disadari masyarakat sebagai suatu politik penguasa yg menindas dan merampas kebebasan sipil--selain kemuakan atas praksis korupsi, kolusi, nepotisme, yg melahirkan kalangan oligarki. 


Perekonomian negara pun dikuasai segelintir elite yg intim dng penguasa, para cukong berjaya sepanjang "kooperatif" dng penguasa. 


Isu ketimpangan sosial dan hegemoni 'triumvirat' yakni penguasa, militer, pengusaha, telah menimbulkan kritik dari kalangan cendekia-akademisi-politisi oposan sejak pertengahan 70-an, dan semakin memuncak dalam dasawarsa 90-an. 


Rezim Orba memang terbilang keras menindak gerakan-gerakan agama dan membungkam tokoh agama yg dituduh radikal dan anti-Kebhinnekaan. Namun, motifnya untuk mengamankan rezim penguasa dng tameng "demi stabilitas nasional." Para demagog semakin mudah pula ditumpas karena perjuangan mereka cenderung mewujudkan cita mendirikan negara yg berbasis agama. 


Tetapi rezim penguasa tidak sepenuh menghormati konstitusi dan mendidik masyarakat agar menyadari multikulturalnya Indonesia, juga menghormati pluralisme di berbagai aspek. 


Muatan kurikulum pendidikan sejak dasar hingga perguruan tinggi memang memasukkan konten civic dan keragaman Indonesia, tetapi tidak dibarengi dng praksis demokrasi yg memerlakukan tiap warga setara dalam mewujudkan hak berkeyakinan dan menjalankan keyakinan. 


Praktik-praktik diskriminasi meski terselubung kerap dialami warga yg disebut minoritas, kalangan mayoritas pun tak sedikit yg keberatan bila jabatan strategis di lembaga-lembaga negara dan pemerintahan diduduki warga minoritas. 


Kecurigaan tetap tertanam dalam diri masyarakat, kesetaraan seringkali hanya retorika. Itu realitas yg meski banyak tak terima dan membuktikannya pun tidak mudah karena bukan suatu beleid tertulis, namun dialami para minoritas--dan ironisnya semakin parah di era Reformasi atau sesudah Orba digantikan.


Berawal dari pemerintahan Presiden Habibie. Meski tak lama dan hanya menjadi kepala negara transisi sampai pilpres secara langsung dimulai, di era kekuasannyalah bibit sektarianisme tumbuh subur dng menguatnya ICMI serta tokoh-tokoh agamis yg sebelumnya dikenal moderat dan nasionalis. 


Reformasi yg membuka pintu selebarnya bagi parpol (sebelumnya hanya boleh tiga, yakni Golkar, PPP, PDI), menimbulkan eforia pula untuk mendirikan parpol. Ada puluhan parpol dilahirkan Reformasi dng aneka warna (landasan politik) dan yg berbasiskan agama (umat/jemaat) pun termasuk seksi--meski beberapa tumbang, termasuk yg menjual ideologi Kristen. 


Umat, jemaat, dijadikan parpol-parpol hasil Reformasi rebutan. Politik identitas atau sektarianisme kian ditonjolkan, berdampak ke pemilihan wakil rakyat, walikota, bupati, gubernur, juga presiden. 


Semangat kebinnekaan masyarakat dan negara yg dasarnya hanya melahirkan slogan dan jargon, kian keropos di era Reformasi. Upaya menumbuhkan akarnya sejak dini tak diperbaiki presiden-presiden selanjutnya, polarisasi dan kecurigaan menguat dalam pikiran masyarakat. 


Megawati, SBY, sami mawon. Hanya Gus Dur yg disebut nasionalis sejati yg berani menghadapi kaum 'garis keras.' Sayangnya, kekuasaannya tak lama, beliau terjebak dalam permainan kotor politisi-politisi karbitan dan sisa Orba. 


Disebut-sebut, masa SBY-lah pertumbuhan kaum sektarian dan garis keras diberi angin. Ia seolah tak peduli akibat pembiarannya selama 10 tahun berkuasa. 


Presiden Jokowi, malah dituding paling lemah. Boleh jadi karena kerasnya resistensi yg dia hadapi dan amat mengerikan tuduhan maupun fitnah yg menerpa dirinya (keturunan PKI, ayahnya berdarah Cina, dsb). Ia tak pula memiliki beking politik yg kuat, bukan seseorang yg memiliki trah elite, semata-mata mengandalkan dukungan masyarakat yg bersimpati--terutama karena reputasinya selama walikota Solo, penampilannya yg bersajaha, dan dipercaya bukan tipikal koruptor. 


Kasus intoleransi mengalami eskalasi di masanya menjadi orang nomor satu di negara ini, dan ia nampak selow; seolah bukan masalah penting. Padahal, ia diharapkan tumpuan puluhan juta pendukungnya yg loyal dan mau voluntir berkampanye untuk membawa perubahan dan perbaikan di berbagai bidang. 


Tak hanya kalangan minoritas, banyak pula yg disebut bagian dari mayoritas tak puas atau kecewa atas sikap ignorance-nya Jokowi menghadapi kesewenang-wenangan para bigot dan kaum agamis yg enggan bertoleransi, bahkan bengis. 


Jokowi pun kian sering dituduh hanya mau menyelamatkan dirinya sendiri maka memilih jalan kompromi dan bahkan bungkam, apalagi setelah putra dan menantunya ikut terjun ke gelanggang perebutan kekuasaan. 


Kita tidak tahu persis pikiran Jokowi, apa pula maksudnya memilih sikap diam dalam berbagai kasus intoleransi. 


Barangkali saja ia sadar posisinya yg rawan digempur jutaan pembencinya, boleh jadi pula karena merasa ngilu dituduh haters-nya "anti-Islam," dan tak tertutup pula pertimbangan: untuk memuluskan kompetisi politik yg tengah dihadapi putra dan menantunya di Solo dan Medan. 


Apa persis yg dipikirkan dan pertimbangan beliau, dialah yg paling tahu. Tetapi bila kian banyak yg kecewa dan menuduhnya beda tipis dng kaum intoleran karena bagian dari mayoritas, atau karena kalkulasi politik dan demi mengamankan jabatan, tak ada pula argumen yg patut untuk menandingi.


Opini telah berbiak sedemikian liar. Wajar bila banyak yg kecewa dan menyindirinya. 


Bagi masyarakat Indonesia yg masih menghormati keragaman dan demi penghormatan konstitusi serta hak azasi, ketidakjelasan sikap Jokowi hingga menimbulkan kecewa, layaklah dimengerti. 


Mereka tak ingin Indonesia jadi ajang huru-hara yg menyuramkan langit biru negeri nan permai ini dng membiarkan perbuatan kaum barbarik yg melukai sila kemanusiaan dalam Pancasila, yg ironisnya, seolah tak ada power negara. 


By: Suhunan Situmorang

Parpining
Parpining Sanggam Situmorang

Post a Comment for "Sikap Presiden Jokowi terhadap intoleransi lemah?"