PR Jokowi-Maruf makin berat [Pertarungan keras antara penganut paham nasionalis versus parokialis plus sektarianis masih akan terus terjadi di masa depan]

 


PR Jokowi-Amin Kian Berat

Akibat tak suka literasi dan diskusi mengenai histori dan karaktetistik masyarakat Indonesia, orang-orang kerap terkejut, bingung, tak paham, bahkan sesat pikir, yang berdampak pada pemahaman atas realitas sosial politik dan problematiknya sebuah negara yang pluralistik dalam pelbagai aspek.

Sesungguhnya, itu ironi di tengah kekaguman masyarakat negeri ini pada orang yang memiliki gelar-gelar pendidikan tinggi meski tak bisa mempertangungjawabkan substansi.

Jangankan mengetahui latar dan dampak pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi pada akhir dekade 50-an, atau manipulasi fakta atas tragedi G 30 S/Gestok 1965. Riwayat pendirian dan terbentuknya negara RI yang sarat tarik-menarik kepentingan politik dan bergabungnya secara voluntir hampir semua wilayah di kawasan yang disebut 'Nusantara' dengan suku-suku yang berbeda, atau apa sesungguhnya motif dan tujuan Belanda  mengkoloni selama ratusan tahun--yakni kepentingan ekonomi belaka; bukan penyebaran agama Kristen--masih banyak yang awam atau tak cukup baik dipahami.

(Sekadar info, Pemerintah Hindia Belanda dulu tidak membolehkan Misi Zending dari Jerman, RMG, mengkristenkan masyarakat di wilayah Keresidenan Tapanuli karena Belanda khawatir akan terganggu memanfaatkan lahan untuk pembukaan perkebunan; Katolikisme masuk ke beberapa wilayah pun dibawa pelaut-pelaut Portugis yang mencari rempah dan bermisi dagang/ekonomi).

Riwayat negara ini berikut problematikanya, sebenarnya tak sesimpel yang diajarkan guru-guru sejarah maupun ilmu sosial berdasarkan materi kurikulum yang disusun (terutama) Rezim Orde Baru.  Tak sedikit simplifikasi dan manipulasi dilakukan agar sesuai dengan keinginan dan kepentingan penguasa dan para elite negara.

Akibat kemalasan berpikir dan minimnya minat baca tulis yang tak membangun tradisi berwacana kritis, ditambah dampak kebijakan politik pendidikan Orde Baru yang tak menginginkan kecerdasan rakyat yang holistik, menciptakan masyarakat yang tidak saja ahistoris, juga tak menyadari bahwa masyarakat RI sebenarnya rapuh dan mudah retak yang berbahaya bagi masa depan negara (NKRI)--lalu menguat kesadaran untuk menjaga dan mempertahankan.

Syukurlah, masih lebih banyak warga negara yang menginginkan NKRI tetap eksis, tak ingin diganti dengan bentuk dan sistem negara yang lain, yang tak menghormati kemajemukan masyarakat. Mereka umumnya penganut paham 'nasionalisme' karena kesadaran yang kuat:  terlalu mahal harga yang harus dibayar bila negara dikuasai rezim yang tak mementingkan persatuan di tengah kebhinnekaan citizens dalam berbagai hal.

Pertarungan keras antara penganut paham nasionalis versus parokialis plus sektarianis masih akan terus terjadi di masa depan. Masa depan RI pun tetap dipertanyakan dan dikhawatirkan karena upaya radikalisasi agama dan kewilayahan (parokialisme) dengan mengusung isu-isu lama dan sentimen masa silam, tak akan surut akibat ambisi menguasai sumber-sumber perekonomian penting dan dendam politik, ditambah keinginan hegemonistik yang membara dalam diri politisi-politisi, para elite negara, maupun pebisnis yang merasa tak diuntungkan suatu rezim seperti pemegang kekuasaan sekarang.

Indonesia yang rentan retak masih mengancam dan jadi kecemasan warga yang berpikiran nasionalis dan sedia menghormati perbedaan.

Bila Jokowi-Amin berniat kuat mereduksi kerawanan sosial dan teritorial--pun telah absah secara hukum sebagai presiden dan wakil presiden RI untuk lima tahun ke depan--harus kerja keras membangkitkan spirit keindonesiaan melalui berbagai kegiatan atau program, memperluas jangkauan pembangunan (terutama yang mendukung perekonomian rakyat), dan mereformasi kementerian yang membidangi pendidikan dan kedaerahan.

Jokowi-Amin harus terus pula bersikap adil dan objektif memberi perhatian yang sama bagi masyarakat dan wilayah yang mendukung maupun yang tidak. Kebijakan tersebut tidak saja untuk meminimalkan potensi konflik maupun penyangkalan atas pemerintah yang sah dan konstitusional, tetapi juga dan yang terutama, untuk menunjukkan pada rakyat RI: Indonesia hanya bisa nyaman dihuni semua lapisan masyarakat dengan mengeratkan persatuan.

Mereka berdua akan menghadapi tantangan yang lebih berat dan dijejali PR yang padat, termasuk: memilih menteri-menteri yang sepikiran dan tak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Para menteri yang bebas dari vested interest, kepentingan bisnis, dan paham posisi sebagai pembantu presiden dan wakil.

Mereka harus serius kerja, dan jangan disepelekan membenahi sistem dan muatan kurikulum agar generasi penerus lebih paham sejarah dan realitas sosial politik, apa adanya, seraya membuat program-program edukasi yang membuka cakrawala pelajar yang lebih luas selain membangun pola pikir yang kritis namun konstruktif; mengerti betul kegunaan logika serta nalar.

Bahkan guru-guru sejak SD hingga SMU pun perlu ditatar dan diberi pemahaman yang memadai mengenai apa faedah pendidikan sebenarnya, terutama untuk membentuk manusia berpikir dan berbudi pekerti. Bukan penghafal materi pelajaran demi angka dan kelulusan belaka.

Indonesia yang kuat membutuhkan generasi muda yang terbiasa dengan pemikiran kritis, mengedepankan akal, nalar, dan menyadari betapa rugi bila dikotak-kotak berdasarkan politik aliran dan jadi bahan permainan para pemburu kekuasaan dan rente--yang memanfaatkan isu-isu agama, golongan, maupun parokialisme.

Tabik. Horas.

(Suhunan Situmorang: penikmat sejarah dan ilmu sosial serta humaniora, pecinta Nusantara, non partisan, pro nasionalisme, menghormati multikulturalisme)

0 Response to "PR Jokowi-Maruf makin berat [Pertarungan keras antara penganut paham nasionalis versus parokialis plus sektarianis masih akan terus terjadi di masa depan]"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel