-->

Buruh: Urusan Privat yang Sering Menimbulkan Ironi dan Tragedi

Hubungan buruh dengan majikan (perusahaan) sesungguhnya bersifat perdata, tunduk pada kaedah-kaedah dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek, peninggalan

 

[ilustrasi buruh, sumber:pixabay]

Buruh: Urusan Privat yang Sering Menimbulkan Ironi dan Tragedi (Catatan singkat untuk kaum muda yang menyukai pemikiran kritis)

Hubungan buruh dengan majikan (perusahaan) sesungguhnya bersifat perdata, tunduk pada kaedah-kaedah dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek, peninggalan pemerintah kolonial Belanda, terutama mengenai Hukum Perikatan di Buku III).

Buruh dan majikan, dengan demikian, menjalankan azas kebebasan berkontrak. Yakni, kedua belah pihak tidak dipaksa membuat kontrak atau hubungan kerja, muncul dari kesadaran masing-masing karena saling membutuhkan.

Karena itulah seseorang tidak boleh dipaksa menjadi buruh bagi suatu majikan, demikian pula sebaliknya, majikan tidak boleh dipaksa menerima atau mempekerjakan seseorang.

Dalam hukum perdata, kesepakatan (konsensus) antara pihak-pihak yang membuat perikatan (dan perjanjian) merupakan segalanya, namun harus dilandasi azas itikad baik (good faith).

Sekali lagi: hubungan buruh dengan majikan merupakan hubungan yang bersifat privat, diikat azas konsensus dan itikad baik, masing-masing memiliki kebebasan membuat kontrak atau perjanjian kerja.


Lalu, kenapa negara ikut campur dalam hubungan yang sebenarnya bersifat keperdataan dan kontraktual antara dua pihak?

Tiada lain karena posisi buruh dianggap lebih lemah, maka negara harus melindungi. Perlindungan dari negara berupa UU dan peraturan lain mengenai perburuhan.

UU dan peraturan mengenai ikatan buruh dengan majikan yang dasarnya bersifat privat atau perdata itu, akhirnya jadi masuk ke wilayah hukum publik. Negara pun jadi terlibat dalam semua hal yang sebenarnya dibuat berupa kontrak antara majikan dengan buruh.

Isi perjanjian atau kontrak antara majikan dengan buruh pun harus memenuhi kaedah-kaedah hukum perburuhan, begitu pula dalam penyelesaian sengketa yang timbul antara majikan dng buruh (terutama PHK).

Intervensi negara tersebut hal yang lumrah dan dilakukan hampir semua negara dan aturan perburuhan pun telah dikenal masyarakat Eropa sejak abad 17.


Di masa kolonialisme Pemerintahan Hindia Belanda pun telah dibuat aturan-aturan mengenai perburuhan, selain aturan hukum dalam BW (namun berupa ordonansi-ordonansi tentang 'budak' dan 'kuli').

Pemerintah negara merdeka kemudian membuat UU dan peraturan-peraturan mengenai perburuhan, membuang ordonansi-ordonansi mengenai 'koeli' (kuli).

Masa itu (yang kemudian disebut Orde Lama oleh Rezim Soeharto dan rezimnya Orde Baru) yang dikenal luas ialah lema 'buruh', tetapi kemudian diubah oleh Rezim Orde Baru menjadi pekerja/tenaga kerja (Naker).

Masa Orde Lama ada banyak organisasi buruh dan beberapa berafiliasi ke PKI (Partai Komunis Indonesia). Buruh dan petani yang akrab dilabelkan 'kaum proletar', memang basis utama PKI.


Rezim Orde Baru coba melenyapkan pengaruh PKI, antara lain, dengan mengganti 'buruh' menjadi 'pekerja.' Perkumpulan buruh atau serikat-serikat pekerja pun dimatikan dan hanya boleh organisasi tunggal, yakni SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ini pun dibentuk 1985); organisasi buruh yang dituding bonekanya rezim penguasa, tumpul karena dikooptasi pemerintah.

Jadi, sejak Orde Baru berkuasalah lema 'buruh' dan 'perburuhan' meredup, seolah asosiatif dengan PKI atau 'ideologi kiri'.

Pemerintah Orba kemudian membuat UU No. 14/1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja, juga mengeluarkan UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah oleh UU No. 11/1998.

Tetapi posisi tawar buruh (Naker), khususnya pekerja pabrik atau yang digolongkan "blue collar" (bukan orang kantoran), kian lemah. Tuntutan buruh mengenai hak-hak normatif (upah, cuti, jaminan kesehatan, jam kerja, lembur), kerap dihadapi pemerintah dengan keras--bahkan melibatkan militer.

Pemogokan buruh senantiasa diasosiasikan dengan gerakan Komunisme. Buruh pun perlahan berkonotasi kaum proletar dan dihindari para pekerja.

Padahal, sepanjang masih berstatus karyawan (setinggi apa pun jabatan dan tak pandang besaran gaji), seseorang tetap digolongkan buruh. Hanya pengurus perseroan terbataslah sebenarnya (direksi dan komisaris) yang tidak digolongkan buruh atau naker.

Negara amat ketat dan keras mengawasi buruh. "Peristiwa Marsinah" Mei 1993, merupakan tragedi yang mengguncang dunia pekerja (khususnya buruh kelas bawah) yang dianggap perbuatan barbar dan mencoreng nama Indonesia di mata dunia.

Buruh pabrik arloji di Porong Sidarjo itu dikenal seorang yang berani dan gigih memperjuangkan hak-hak buruh, namun wanita desa yang masih muda usia itu dibunuh dengan cara sadis dan sampai sekarang tidak terungkap pelakunya.

Selama Soeharto berkuasa, hampir tak boleh buruh menyampaikan protes. Pergerakan buruh selalu dihadapi dengan represi dan persekusi.

Ironi atau kelirunya lagi, buruh seolah hanya pekerja kelas rendahan, padahal sekali lagi: sepanjang masih berstatus karyawan meski setinggi apa pun jabatan, tetaplah ia berposisi buruh.


Menjelang akhir dekade 1980-an menuju dekade 1990, muncul serikat buruh bernama SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang digagas Mochtar Pakpahan, Tohap Simanungkalit, Sunarti, Rekson Silaban, Aldentua Siringoringo, dll, namun langsung dimusuhi pemerintah.

Pentolan SBSI terus diintimidasi Rezim Soeharto, difitnah antek-antek PKI, diteror, dan tokohnya (Mochtar Pakpahan) pernah dipenjarakan di Lapas Tj. Gusta, Medan.

SBSI harus diakui (suka atau tidak) satu-satunya organisasi buruh yang paling berani melawan hegemoni dan kooptasi Rezim Orba terhadap buruh--meski dianggap ilegal dan beraliran 'kiri,' namun ILO (badan PBB yang melindungi buruh sedunia) mendukung perjuangan SBSI.


Pasca Reformasi, gerbang ketidakbebasan buruh berserikat, didobrak. Para pekerja akhirnya diberikan negara kebebasan mendirikan serikat pekerja atau organisasi buruh di luar SPSI.

UU Ketenagakerjaan yang dianggap lebih kuat memberi tenaga dan kebebasan bagi pekerja atau buruh pun diundangkan pemerintah dan DPR (UU No. 13/2003), diikuti peraturan yang lebih menghargai buruh atau pekerja--juga dibentuknya peradilan khusus bagi kasus perburuhan, PHI (Peradilan Hubungan Industrial).


Sesungguhnya, hubungan antara buruh (naker) dengan majikan (pemilik usaha) adalah hubungan privat, wilayah perdata, dibuat kontraktual atas dasar konsensus dan itikad baik. Suatu hubungan yang bersifat mutual simbiosis--terlepas dari ketimpangan dan posisi buruh yang lebih lemah.

Negara ikut campur melalui UU dan peraturan (juga membuat satu departemen serta peradilan khusus) karena ada kesadaran atas ketimpangan dan posisi buruh yang lemah hingga menjadi ranah hukum publik. Juga karena berdampak ke perekonomian negara dan sumber nafkah warganegara.

 

By: Suhunan Situmorang

You may like these posts